UANG DALAM DEMOKRASI:PERTARUNGAN PEMAKNAAN “UANG TENGAH” DALAM PILKADES

Pilkades merupakan salah perwujudan proses demokrasi langsung dalam pemerintah desa. Prinsip yang diikuti juga sama dengan sistem pemilihan lain, hingga bisa disebut juga Pilkades Demokratis. Hanya memang pelaksana dan pengawas pemilihan bukanlah KPU dan BAWASLU, melainkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membentuk kepanitiaan sendiri untuk menangani segala yang menyangkut tentang Pilkades. Sementara pengawas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama masyarakat desa. Tetapi, meski bukan lembaga independen setara KPU, panitia juga memiliki peran sentral dalam mewujudkan hak memilih dan dipilih oleh masyarakat desa. Begitu pula dengan proses pemungutan suara. Tetapi, yang menjadikan Pilkades di desa Plumpang unik adalah adanya praktek “uang tengah“ yang dilakukan saat pemungutan suara. “Uang tengah” adalah hasil kesepakatan para calon kepala desa yang di berikan untuk pemilih seusai melakukan pencoblosan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pengadaan dan penentuan “uang tengah” yang dilakukan dalam Pilkades 2013 oleh pemerintah desa yang melibatkan masyarakat. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana tahapan yang dilalui dalam mewujudkan adanya uang tengah. Kemudian, dengan penjelasan mengenai pertarungan pemaknaan antara masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok sosial dengan para calon yang terjadi, serta pertarungan antar calon dengan saling melempar isu dan menggunakan “uang tengah” sebagai atribut yang harus dimiliki sebagai pemimpin masyarakat desa kedepan. Ditambah lagi dengan pandangan elite pemerintah mengenai pengaruh “uang tengah” dalam demokrasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa Plumpang, “uang tengah” menjadi alat konsensus antara masyarakat dengan para calon serta antar calon dalam mempengaruhi proses Pilkade